Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengatur tata kelola terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Rieke, Perpres itu diperlukan sebagai payung hukum sementara sampai Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan.
Aturan tunggal tersebut dimaksudkan menjadi dasar pelaksanaan program agar pengelolaan koperasi berlangsung profesional dan akuntabel.
Ia menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan alat strategis untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, kata Rieke, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk semata.
Kualitas tata kelola harus menjadi fokus karena berperan dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan sumber daya manusia, dan keamanan keuangan negara.
Tata kelola yang baik juga penting untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.
Rieke menyinggung sejumlah kendala yang masih ada, antara lain regulasi yang terfragmentasi serta belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan secara nasional.
Ia memperingatkan bahwa aturan yang tersebar dapat membuka celah hukum dan meningkatkan potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.
Untuk itu, Rieke mengusulkan agar Perpres mengatur aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, pengawasan, dan operasional koperasi dalam satu sistem terpadu.
Ia juga mendorong Kementerian Koperasi menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, Rieke mengajukan pembentukan Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai pusat integrasi data untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program secara nasional.
Ia menekankan pula perlunya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia koperasi, termasuk perlindungan hak, jaminan sosial, dan pengawasan berbasis risiko.
Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2026.







