BPJS Kesehatan menunggu pencairan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah pusat untuk memperkuat kondisi keuangan dan menghindarkan risiko gagal bayar klaim pelayanan medis.
Koordinasi terkait aturan finansial baru dilakukan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memaparkan bahwa suntikan dana tersebut merupakan bagian dari rencana penyehatan keuangan yang tengah digodok.
“Semoga yang Rp20 triliun yang dijanjikan di awal tahun depan oleh Bapak Presiden segera dapat mengalir ke kas BPJS, sehingga ini memperkuat ‘sustainability’,” ujar Pujo.
Menurutnya, langkah itu diharapkan menjaga ketahanan dana operasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam beberapa tahun ke depan.
Kementerian Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan rancangan aturan presiden yang masih tertunda.
Pujo memperkirakan tanpa intervensi kebijakan penyehatan, BPJS hanya memiliki ruang waktu sampai Juli 2027 sebelum berpotensi mengalami gagal bayar.
“Kalau tidak ada intervensi hanya sampai Juli 2027, kita gagal bayar. Tapi kalau besok diintervensi, kita bisa mundur setahun lagi, 2028,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menegaskan komitmen mempercepat penyelesaian aturan jaminan kesehatan.
“Tadi Pak Dirut menagih saya PP lama ya, saya juga akan tagih untuk Perpres JKN-nya supaya segera. Karena itu banyak sekali terobosan-terobosan di situ,” kata Kunta.
Kunta menyebut draf regulasi tersebut sedang dirampungkan oleh Sekretariat Negara (Setneg) dan akan memberi kepastian manfaat bagi peserta yang menunggak iuran.
“Di situ sampaikan kalau dia (peserta JKN-red) sudah nyicil, kalau dia udah nyicil, dia bisa dapat manfaat, tapi terbatas,” ucap Kunta.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Rukijo menjelaskan skema pendanaan yang juga melibatkan anggaran pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan peserta informal.
“Dan kira-kira 2/3 dari peserta PBPU tadi itu saat ini sudah dicover oleh pemda. Jadi PBPU Pemda. Sekitar sepertiga lainnya, kalau enggak salah sekitar 32 juta, itu adalah PBPU Mandiri,” ujar Rukijo.
Rukijo menyambut peluncuran aplikasi PASTI JKN yang menjadi basis data terpadu untuk mengoptimalkan alokasi subsidi iuran pusat secara nasional.
“Dengan aplikasi yang kita ‘launching’ hari ini, aplikasi PASTI JKN, mudah-mudahan ini juga akan menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi bagi peserta tadi, sehingga paling tidak 96,8 juta tadi itu bisa mengakses aplikasi sehingga mengetahui status peserta. Jadi kalau kami perkirakan paling tidak nanti ada 96,8 juta ditambah 32 juta, Pak, ada 130 juta yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan, mendapatkan manfaat,” kata Rukijo.
Penyelesaian seluruh perangkat peraturan presiden dan realisasi subsidi diharapkan menopang keberlanjutan program JKN ke depan.
Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan pemerintah daerah dinilai krusial untuk mencapai sistem jaminan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.







