Pernyataan Sikap TPN GAMA, Soal Konsistensi KPU Laksanakan UU Debat Capres-Cawapres

SULSEL, JENGGALA.ID - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD (GAMA), Todung Mulya Lubis, mempertanyakan konsistensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy’ari dalam menjalankan perintah Undang-Undang (UU) terkait debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024. Todung menilai KPU RI seharusnya berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu, pelaksanaan debat peserta Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, yang terdiri atas tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. “Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan bahwa debat capres akan dilakukan dengan menghadirkan capres dan cawapres dalam 5 kali acara debat, menurut saya bukan saja menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU No 7/2017 tentang Pemilu junto Pasal 50 PerKPU Nomor 15/2023, tetapi juga akan menghilangkan kesempatan publik untuk menilai secara utuh kualitas cawapres, yang akan menjadi orang Nomor 2 di Republik ini,” sebut Todung di Jakarta, Sabtu 2 Desember 2023 kemarin. Baca juga : Sejarah Kehadiran Portugis di Indonesia Ia mengatakan, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan, dan komitmen para cawapres yang akan menjadi pemimpin negara ini. Oleh sebab itu, debat antar cawapres itu perlu dan wajib dilakukan. “UU Pemilu memang tak menjelaskan pemisahan debat capres dan cawapres, selain mengatakan bahwa debat akan dilakukan sebanyak 5 kali. Tetapi penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan bahwa debat itu terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres,” jelas dia. Diakui bahwa capres dan cawapres adalah dwi tunggal yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Namun rakyat tetap berhak mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapresnya. Baca juga : Detik-Detik Pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo Sebab, bukan mustahil dalam keadaan di mana presiden tak bisa menjalankan fungsinya, wakil presiden yang akan mengambil alih tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. “Di sini wakil presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil presiden adalah pemimpin. Terus terang, saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antar cawapres murni (tanpa didampingi capres) ditiadakan,” ujarnya. Todung mengatakan, KPU seharusnya melihat arti penting dan strategis debat antarcawapres agar rakyat tidak memilih kuncing dalam karung. Baca juga : Penyebar Foto Baju Bekas Impor Diamankan Polda Metro Jaya “Kembali saja kepada format yang sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PerKPU Nomor 15 Tahun 2023. Ketua KPU atau KPU tak berwenang mengubah apa yang ditulis dalam UU Pemilu. KPU hanya pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU. Kalau KPU hendak mengubah UU maka KPU harus meminta pemerintah dan DPR mengubah UU Pemilu,” tegas dia. Ia berharap, KPU menghargai hak rakyat untuk mengetahui siapa cawapres yang akan dipilihnya. KPU jangan sekali-kali mengurangi hak rakyat untuk mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapres yang akan dipilihnya. “Hanya dengan demikian kita akan memberikan integritas kepada pilpres yang akan kita adakan,” jelas Todung. Pewarta: Yustus

Pernyataan Sikap TPN GAMA, Soal Konsistensi KPU Laksanakan UU Debat Capres-Cawapres

Jamaah Islamiyah Resmi Bubarkan Diri, Kapolri Apresiasi Deklarasi di Moment Natal dan Tahun Baru

DPMPTSP Luwu Utara, Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Pelayanan

BeritaLainnya

Jamaah Islamiyah Resmi Bubarkan Diri, Kapolri Apresiasi Deklarasi di Moment Natal dan Tahun Baru

DPMPTSP Luwu Utara, Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Pelayanan

Bank Indonesia Tegaskan Uang Palsu Tidak Bisa Ditukar di Bank

Antisipasi Gangguan Nataru, Polres Luwu Utara Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin

Jalin Kebersamaan DPRD Bontang ke DPRD Luwu Utara, Perkuat Sinergi Legislatif

Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Seko Rongkong

Putra Toraja Ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai Gubernur Terpilih

Rekapitulasi Suara Pilkada 2024, KPU Luwu Utara Gelar Rapat Pleno

Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

Recommended

Di Kediaman Gus Mus, Goenawan Mohamad Serukan Keprihatinan

Jokowi Ajak Masyarakat Indonesia untuk Bangga Terhadap Batik

Mahfud Sidiq Irjaz, Ganjar Mahfud Nomor Urut 3 Gaya Metal

Marc Marquez Berpisah dengan Honda Usai MotoGP 2023

Pernyataan Sikap TPN GAMA, Soal Konsistensi KPU Laksanakan UU Debat Capres-Cawapres

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended