Kementerian Pekerjaan Umum sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jalan tol yang direncanakan terbit pada 2026.
Penyusunan regulasi itu merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menyatakan rancangan tersebut akan menegaskan mekanisme sanksi administratif terhadap badan usaha jalan tol (BUJT) yang tidak memenuhi SPM.
Saat ini evaluasi pemenuhan SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 16 Tahun 2014, yang menurut Roy belum mengatur ketentuan sanksi administratif secara memadai.
Di dalam RAP Permen SPM Tahun 2026, disebutkan adanya pengaturan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan penyesuaian tarif, denda administratif, dan pembatalan perjanjian pengusahaan jalan tol.
Roy juga menekankan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan jalan tol, di mana tarif tidak lagi hanya dilihat sebagai instrumen pengembalian investasi.
Menurutnya, tarif harus pula dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak pengguna jalan tol.
Kepala BPJT, Ni Komang Rasminiati, mengatakan penguatan regulasi diimbangi oleh intensifikasi pengawasan pemenuhan SPM pada 76 ruas jalan tol.
Hingga Juni 2026, pengawasan tersebut mencakup 54 BUJT dengan total panjang operasional mencapai 3.128,3 kilometer.
Pemantauan dilakukan setiap hari melalui aplikasi e-SPM yang hasilnya diverifikasi oleh konsultan independen, sementara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan pengecekan lapangan secara berkala sebelum laporan disampaikan kepada Menteri PU.
BPJT telah menginstruksikan agar seluruh BUJT wajib menunjuk tenaga konsultan independen atau tenaga pengendali mutu independen operasi dan pemeliharaan yang disetujui pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kewajiban SPM.
Selain itu, BPJT tengah mengintegrasikan aplikasi e-SPM dengan aplikasi Jalan Kita versi 2 untuk memungkinkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan tol sekaligus meningkatkan transparansi pemenuhan standar pelayanan.
Rancangan dan penguatan mekanisme pengawasan tersebut dibahas juga dalam RDP Panja bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 9 Juli 2026.







