Pemerintah memperkuat Program Magang Nasional (PMN) atau Magang Hub yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya mengatasi pengangguran.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan program ini ditujukan untuk mempercepat transisi lulusan baru ke dunia kerja dan menurunkan angka pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Februari 2026 angka pengangguran tercatat sekitar 7,24 juta orang.
Pada pelaksanaan awal, pemerintah menyediakan kuota 100.000 peserta.
Untuk angkatan kedua tahun 2026, kuota dinaikkan menjadi 150.000 peserta guna menjangkau lebih banyak pencari kerja.
Perluasan peserta juga disertai upaya pemerataan akses sehingga tidak terpusat hanya di Pulau Jawa, melainkan menjangkau wilayah di seluruh Indonesia.
Program ini tidak hanya memberi pengalaman magang, tetapi juga memfokuskan pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.
Selama mengikuti PMN, peserta menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Peserta juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dari evaluasi angkatan pertama, sekitar 30 persen peserta berhasil direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang, yang menjadi indikator efektivitas program.
Model magang pun disesuaikan sehingga tugas peserta lebih relevan dengan keahlian mereka dan bukan sekadar pekerjaan administratif.
Selain penempatan di dalam negeri, pemerintah membuka peluang magang dan penempatan kerja ke luar negeri, dengan Jepang sebagai salah satu negara tujuan penting.
Peningkatan kemampuan bahasa asing seperti bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin didorong agar lulusan Indonesia lebih kompetitif di pasar global.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Darwoto menyambut positif inisiatif ini dan menilai program membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang lebih siap.
Menurut Darwoto, capaian tingkat rekrutmen sekitar 30 persen menunjukkan peningkatan kompetensi, adaptabilitas, dan etos kerja peserta.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri terus diperkuat untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.







