Percepatan transformasi digital pada layanan publik, termasuk dalam bidang perlindungan sosial (Perlinsos), menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari.
Menurut Qodari, inisiatif Perlinsos Digital telah memasuki tahap uji coba yang menunjukkan perbaikan signifikan pada efisiensi proses administrasi.
Sebelumnya, pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima membutuhkan waktu hingga 200 hari.
Hasil uji coba memperlihatkan bahwa kedua prosedur itu kini bisa diselesaikan dalam rentang waktu sekitar lima menit.
Keterangan itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Perlinsos Digital dijelaskan sebagai sebuah sistem perlindungan sosial berbasis digital yang terintegrasi dan menggabungkan data antar lembaga.
Sistem ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk menyambungkan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Pengumpulan dan pertukaran data dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang mengintegrasikan data dari delapan kementerian/lembaga.
Tujuannya adalah menyatukan sistem-sistem yang selama ini tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat bekerja secara terpadu.
Selama fase uji coba, Perlinsos telah mengumpulkan data lebih dari 3,3 juta Kartu Keluarga.
Data itu berasal dari 43 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Walau masih uji coba, pemerintah berkomitmen untuk memperluas cakupan Perlinsos Digital ke wilayah-wilayah lain di Nusantara.







