Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten melalui Komisi V sedang menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Perubahan regulasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan pekerja, memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia di provinsi tersebut.
Menurut anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Medrofa, Raperda kini berada pada tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) setelah proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
Setelah pembahasan di Pansus selesai, Raperda akan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Banten sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi akhir.
Yeremia menyatakan bahwa revisi ini perlu menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yeremia melalui akun YouTube Banten TV.
Salah satu fokus raperda adalah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
DPRD juga menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk ke Banten memberi kontribusi nyata terhadap pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Yeremia mengingatkan bahwa meskipun realisasi investasi meningkat, tingkat pengangguran di Provinsi Banten masih menjadi tantangan yang harus ditangani.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor industri yang berkembang di tiap wilayah.
Sinkronisasi antara dunia pendidikan, khususnya SMK, dan kebutuhan industri dianggap krusial agar lulusan memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar kerja.
Dalam rancangan perubahan perda juga diusulkan pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi yang memuat lowongan kerja, kebutuhan kompetensi industri, data pencari kerja, serta layanan pengaduan bagi pekerja.
Sistem informasi ini diharapkan mempermudah pertemuan antara perusahaan dan tenaga kerja lokal serta membantu pengawasan ketenagakerjaan.
Dari sisi perlindungan, Raperda mengatur penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan perlindungan bagi pekerja perempuan serta pekerja rentan.
Yeremia menegaskan harapan agar seluruh perusahaan di Banten mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain perlindungan untuk pekerja formal, DPRD juga mendorong upaya perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui dukungan APBD dan kolaborasi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Perubahan perda juga memberi perhatian khusus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengharapkan kesempatan kerja yang lebih besar dan lingkungan kerja yang inklusif.
Raperda memuat penguatan mekanisme pengaduan untuk korban perundungan, diskriminasi, atau pelanggaran hak pekerja di lingkungan kerja.
Yeremia mengimbau masyarakat untuk melaporkan tindakan diskriminatif atau pelanggaran hak ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja atau aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
Di akhir pembahasan, ia mengajak generasi muda meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill agar siap bersaing di era industri digital.
Yeremia menekankan bahwa Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berdaya saing.







