Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan harus ditegakkan dan meminta peningkatan pengamanan pada fasilitas layanan kesehatan.
Instruksi ditujukan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia agar manajemen menyiapkan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan bagi tenaga kesehatan selama bertugas.
Penguatan diarahkan pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), dengan perhatian khusus pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai titik layanan yang rentan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, dalam konferensi pers daring yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026.
Azhar juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan jika merasa tidak aman atau terancam saat menjalankan tugasnya.
Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, ataupun praktik premanisme terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas di fasilitas pelayanan.
Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan serta ketentuan pidana dalam KUHP, termasuk pasal terkait penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan.







