Alfons Tanujaya, pakar Teknologi Informasi dan keamanan siber, memperingatkan bahwa pemanfaatan wajah seseorang tanpa persetujuan berisiko melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Ia menyatakan bahwa biometrik wajah termasuk data sensitif sehingga publikasi tanpa izin pemilik tidak dapat dibenarkan.
Dalam pernyataannya di PRO3 RRI, Alfons menekankan kewajiban kreator konten untuk meminta persetujuan sebelum menampilkan identitas orang lain kepada khalayak luas.
Penggunaan rekaman atau foto tanpa izin bisa merugikan individu dan berpotensi menjadi dasar tuntutan hukum jika pihak yang bersangkutan merasa dirugikan.
Alfons juga menegaskan bahwa platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran data pribadi.
Menurutnya, apabila terbukti melanggar ketentuan hukum, platform wajib segera melakukan takedown dan memberikan sanksi kepada pelaku.
Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa fungsi kamera tetap penting untuk kepentingan publik, pengawasan, dan pembuktian berbagai pelanggaran hukum.
Alfons mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital.







