Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan komitmennya untuk melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menuntut agar penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta selalu mengutamakan keselamatan anak dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.
Ia menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi seksual, bujuk rayu, manipulasi, penyebaran pornografi, hingga perekrutan anak ke platform digital yang tidak aman harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini terungkap setelah orang tua melaporkan keberadaan grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti pelajar tingkat SD hingga SMP.
Polda sedang menyelidiki indikasi adanya jaringan pedofilia, namun identitas serta usia anggota grup tersebut belum dapat diverifikasi secara pasti.
Kasus telah dilaporkan ke Direktorat Siber Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2026.
KemenPPPA menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian.
Masyarakat diimbau untuk tidak menghakimi anak yang terpapar atau berada dalam grup tersebut.
Selain itu, kementerian meminta agar identitas anak, tangkapan layar yang memuat data pribadi, dan materi yang dapat membahayakan anak tidak disebarluaskan.
Anak yang terlibat harus dipandang sebagai pihak yang perlu dilindungi, bukan sebagai objek penghinaan atau sanksi sosial.
KemenPPPA mengingatkan bahwa ruang digital membawa risiko seperti kontak dengan orang tak dikenal, paparan pornografi, dan ancaman terhadap keamanan data pribadi anak.
Setiap dugaan eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak diminta untuk segera dilaporkan melalui kanal resmi dan tanpa mengambil tindakan sendiri.
Pencegahan juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas orang tua dan guru.
Salah satu upaya yang dijalankan adalah pelatihan pengasuhan di era digital berbasis e-learning yang dapat diakses masyarakat secara gratis.
Prioritas kebijakan tetap pada perlindungan, pemulihan, dan masa depan anak-anak sebagai upaya bersama seluruh pihak terkait.







