Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat pengawasan dan tata kelola program perumahan melalui koordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
Langkah ini diambil menyusul peningkatan anggaran kementerian yang signifikan, dari Rp5 triliun menjadi Rp12,2 triliun, sehingga tuntutan akuntabilitas dan kapasitas pelaksanaan juga makin besar.
Menteri Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyatakan hal tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima pada 7 Juli 2026.
Salah satu isu yang dibahas bersama BPK adalah implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan bagi penerima manfaat dan pelaku usaha.
Program KUR Perumahan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan akses permintaan perumahan, tetapi juga memberi dukungan pembiayaan kepada kontraktor, pengembang, dan toko bahan bangunan.
Kementerian menilai dukungan pembiayaan ini dapat mendorong terbentuknya kelas menengah baru sekaligus memperkokoh sektor perumahan nasional.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara setelah alokasi anggaran disiapkan.
Selain itu, perkembangan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan diumumkan secara berkala kepada publik setiap tanggal 1 setiap bulan, dengan laporan berikutnya dijadwalkan pada 1 Agustus.
Kementerian sedang menyempurnakan kriteria penerima BSPS agar tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik tanpa memberatkan masyarakat, dan pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama DPR untuk mencari formulasi yang tepat.
Upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil juga menjadi perhatian, termasuk program gentengisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Melalui koordinasi dengan BPK, Kementerian PKP menegaskan komitmen memperkuat tata kelola dan akuntabilitas seluruh program perumahan agar pelaksanaan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.







