Pengesahan RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi landasan hukum baru untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Siti Mukaromah, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, menyatakan harapan tersebut terkait kebutuhan penyesuaian kebijakan pembangunan. Ia menyampaikan hal itu di Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026.
Menurut Siti, selama ini kebijakan pembangunan sering berorientasi pada daratan padahal wilayah kepulauan yang tersebar di ribuan pulau sebagian besar terdiri dari laut.
RUU yang dibahas memasukkan konsep desentralisasi asimetris untuk menghormati karakter geografis wilayah kepulauan. Pendekatan ini dirancang agar mekanisme pemerintahan dan alokasi sumber daya lebih sesuai dengan kondisi laut-dominan.
Salah satu usulan teknisnya adalah memasukkan luas wilayah laut sebagai komponen penting dalam penentuan dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah ini dimaksudkan untuk mencerminkan beban geografis yang berbeda antara daerah kepulauan dan daratan.
Kehadiran Dana Khusus Kepulauan (DKK) diusulkan sebagai bentuk afirmasi dan upaya keadilan fiskal bagi daerah-daerah yang menghadapi tantangan pembangunan akibat kondisi geografisnya. DKK diharapkan membantu menutup kesenjangan layanan dan infrastruktur.
Namun Siti mengingatkan agar pemerintah daerah memperkuat tata kelola birokrasi. Penguatan tersebut penting agar pengelolaan DKK berjalan efektif dan tidak menimbulkan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam rancangan regulasi ini. Pengaturan yang jelas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan mendorong pengembangan pariwisata yang terintegrasi serta berkelanjutan.
Pengembangan pariwisata menurutnya sebaiknya dirancang agar manfaatnya menjangkau masyarakat luas dan tidak terhambat oleh ego sektoral antardaerah. Sinergi lintas daerah dinilai krusial untuk strategi pariwisata yang efektif.
Selain aspek fiskal dan pariwisata, RUU diharapkan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peran daerah dinilai penting untuk melindungi ekosistem pesisir secara langsung.
Upaya perlindungan juga mencakup pemeliharaan kualitas air dan udara sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan. Penguatan kewenangan lokal diharapkan mampu menegakkan langkah-langkah konservasi tersebut.







