Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendesak penguatan sistem distribusi dan tata kelola data pangan nasional menyusul klaim swasembada beberapa komoditas.
Pernyataan itu muncul menanggapi capaian yang disampaikan Presiden Prabowo Subiyanto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026, dan Sonny meminta para pembantu Presiden melaporkan hasil kerja secara lebih obyektif dan komprehensif, dikutip Jumat (21/8/2026).
Pemerintah menyatakan capaian swasembada pada delapan komoditas yakni beras, jagung, gula konsumsi, ayam ras, telur ayam ras, cabai besar, cabai rawit dan bawang.
Sonny mengapresiasi kenaikan produksi secara nasional, tetapi mengingatkan bahwa angka agregat belum otomatis mencerminkan kondisi di setiap daerah.
Ia mencontohkan produksi beras nasional yang tercatat 34,71 juta ton pada 2025 sebagai capaian positif.
Namun ia menyoroti bahwa sentra produksi padi masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah, terutama Pulau Jawa, sehingga distribusi menjadi faktor penentu ketersediaan di daerah lain.
Kondisi tersebut berisiko menimbulkan masalah pasokan dan lonjakan harga di wilayah non-sentra ketika distribusi terganggu.
Menurut Sonny, situasi serupa terjadi pada komoditas hortikultura; produksi cabai dan bawang merah yang cukup secara nasional belum tentu menjamin harga yang adil bagi petani bila distribusi bermasalah.
“Lumpuhnya jalur distribusi logistik, seperti antrean berhari-hari di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, menyebabkan panen membusuk di jalan dan harganya anjlok,” katanya.
Oleh karena itu ia mendorong penguatan rantai pasok dari sentra produksi hingga konsumen, termasuk perbaikan infrastruktur distribusi dan fasilitas pascapanen untuk menjaga mutu dan mengurangi kerugian petani.
Sonny juga menekankan perlunya pembenahan tata kelola data pangan dengan menyamakan definisi dan metode pencatatan antarinstansi.
Ia mengusulkan rekonsiliasi data antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bulog dan Kementerian Perdagangan agar pemerintah memiliki satu rujukan kebijakan.
“Jangan menjebak Presiden dengan laporan yang sekadar di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu ia mengingatkan agar perhatian tidak hanya tertuju pada komoditas yang dinyatakan surplus, tetapi juga pada yang masih bergantung pada impor seperti bawang putih, kedelai dan daging sapi.
Di sektor peternakan, Sonny menilai penguatan produksi ayam dan telur harus disertai penguatan sektor hulu karena ketergantungan bahan baku pakan impor membuat biaya produksi rentan terhadap perubahan harga global dan nilai tukar rupiah.
“Beberapa waktu lalu kita semua menyaksikan bagaimana para peternak ayam petelur ramai-ramai membagikan ayamnya karena sudah tidak mampu lagi bertahan akibat harga pakan yang mahal namun harga jual telurnya murah,” ujarnya.
Untuk mendukung ketahanan pangan, ia mendorong pembangunan fasilitas pascapanen seperti cold chain storage dan pusat pengeringan terpadu di sentra hortikultura guna mengurangi susut, menjaga kualitas, dan menekan fluktuasi harga antarwilayah.
Sonny menegaskan bahwa ukuran keberhasilan swasembada akhir-akhir bukan sekadar jumlah produksi, melainkan kemampuan negara memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan memberikan kesejahteraan bagi petani.
“Kedaulatan pangan tidak diukur dari deretan angka surplus di dokumen kementerian, tetapi dari hadirnya negara dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani di lapangan,” pungkasnya.







