BPJS Kesehatan menegaskan komitmen memperkuat semangat gotong royong melalui peluncuran REHAB 3.0 dan PASTI JKN pada Selasa, 30 Juni 2026 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta.
Acara tersebut menjadi wadah konsolidasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan bagi setiap pasien.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memaparkan arah transformasi budaya organisasi yang mengedepankan identitas institusi baru.
Pihak manajemen mengganti logo besar dengan konsep “logo gotong royong” sebagai representasi nilai-nilai yang ingin diinternalisasi dalam JKN.
Pujowaskito menekankan bahwa nilai solidaritas sosial akan diwujudkan melalui pembenahan sistem perlindungan kesehatan nasional secara nyata.
Menurutnya, pilar keberlanjutan yang meliputi risk pooling dan penguatan iuran atau pendanaan harus diperkuat, antara lain lewat peluncuran REHAB 3.0, PASTI, dan dukungan donasi CSR.
Langkah-langkah itu ditujukan untuk memastikan akses layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kementerian Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha memberikan apresiasi atas penyesuaian layanan medis yang dilakukan BPJS Kesehatan.
Kunta mengingatkan bahwa beban biaya pengobatan yang tinggi kerap menjadi hambatan bagi warga kurang mampu, bahkan pernah berdampak pada akses perawatan kritis seperti cuci darah.
Pemerintah pusat terus mencari keseimbangan antara peningkatan mutu layanan dan pengendalian biaya perawatan.
Penyediaan mekanisme pembayaran bertahap diharapkan dapat mengurangi risiko terputusnya akses terhadap pengobatan esensial bagi masyarakat.
“Jangan sampai mereka jatuh miskin karena sakit,” tegas Kunta.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Rukijo menyampaikan bahwa jumlah peserta aktif terus meningkat sehingga menuntut administrasi yang andal dan transparan.
Rukijo melaporkan bahwa data hingga akhir Mei menunjukkan kepesertaan mencapai 285,25 juta, atau setara 98,19 persen dari jumlah penduduk.
Pengawasan berkala terhadap bantuan iuran pemerintah dinilai penting untuk memantau efektivitas alokasi dan penggunaan dana.
Dewan Pengawas menyatakan dukungan terhadap inisiatif peningkatan layanan sekaligus meminta seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pelaksanaannya.
Transformasi mutu layanan kesehatan nasional diharapkan berjalan seiring dengan penguatan tata kelola finansial program JKN.
Komitmen bersama lintas kementerian disebut sebagai fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.







