Jenggala.id – Sebanyak 23 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah kehilangan izin operasionalnya oleh Kemendikbud Ristek. Lima dari PTS tersebut terletak di Jawa Barat.
M. Samsuri, Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, menjelaskan bahwa pencabutan izin lima PTS di Jawa Barat tersebut terjadi antara akhir 2022 hingga awal 2023.
“Pada kurun waktu akhir 2022 sampai awal 2023, terdapat lima Perguruan Tinggi di wilayah 4 yang telah kehilangan izin operasionalnya oleh Kementerian,” ujar Samsuri dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 30 Mei 2023.
Baca juga : Tak Lolos Adminitratif, Perkumpulan Dosen PTA S3 Pendaftar BPI Minta
Menurut Samsuri, dari lima PTS yang dicabut izinnya, salah satunya terletak di Bandung. Hasil evaluasi kinerja tim menunjukkan bahwa kampus tersebut tidak menjalankan pendidikan sesuai standar dan diduga terlibat dalam jual beli ijazah.
“Meskipun data tercatat di Dikti, namun tidak ada proses pembelajaran yang sebenarnya, bisa dikatakan fiktif, itulah yang utama, sehingga terdapat indikasi jual beli ijazah,” ungkap Samsuri.
Selain di Bandung, perguruan tinggi swasta yang izin operasionalnya dicabut juga terdapat di wilayah Bekasi, Tasikmalaya, dan Bogor.
Baca juga : Terjerat OTT, KPK Boyong Bupati Kepulauan Meranti Bersama 25 Orang
Terkait nasib mahasiswa yang berada di perguruan tinggi yang izin operasionalnya dicabut, Samsuri mengungkapkan bahwa badan penyelenggara atau yayasan kampus memiliki kewajiban untuk memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
LLDIKTI juga akan membantu proses verifikasi dan validasi perpindahan mahasiswa ke kampus lain, serta membuka posko untuk proses tersebut.
“Pemerintah akan memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah ini, terutama jika yayasan bertanggung jawab dalam mempercepat proses pemindahan mahasiswa atau jika perguruan tinggi tersebut kooperatif dalam mempercepat proses perpindahan mahasiswa,” jelasnya.
Baca juga : Pedoman Media Siber
Kelima perguruan tinggi tersebut tidak akan dapat melanjutkan operasionalnya kecuali jika mereka mengajukan gugatan ke PTUN dan permohonan tersebut dikabulkan.
“Setelah izin operasional dicabut, maka mereka tidak lagi dapat beroperasi, kecuali jika mereka mengajukan gugatan ke PTUN dan mendapatkan kemenangan,” tambahnya.







