Said Abdullah meminta agar pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.
Said menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan menyampaikan penilaiannya itu Selasa (18/8).
Pernyataan tersebut muncul menyusul pengajuan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI.
Said menekankan perlunya segera disepakati sebuah core policy (kebijakan inti) yang menjadi pijakan bersama dalam penentuan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Dia memuji pemilihan figur profesional yang non-partisan karena dinilai bisa menjaga independensi Bank Indonesia, yang menurutnya adalah salah satu pencapaian penting pasca-reformasi.
Said juga menyoroti bahwa baik Destry maupun Aida bukan sosok yang asing dalam dunia keuangan dan telah memiliki rekam jejak panjang sebelum diusulkan sebagai pimpinan BI.
Menurutnya latar belakang teknokrat kedua nama itu menjadi modal untuk membangun kepercayaan (confidence) pelaku pasar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dia mengingatkan bahwa Bank Indonesia mengemban ganda-mandat: menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan UMKM.
Untuk menyelaraskan mandat tersebut dengan kebijakan fiskal, Said mendesak Menteri Keuangan dan calon pimpinan BI yang baru duduk bersama merumuskan narasi kebijakan yang terintegrasi.
Said menilai saat ini belum ada narasi kebijakan yang utuh yang mengerangkai arah fiskal dan moneter, sehingga keputusan strategis perlu segera dirumuskan.
Sebagai contoh pilihan strategis, dia mengajukan dua skenario prioritas terkait nilai tukar rupiah: salah satunya mendukung ekspansi ekspor dengan memberi ruang pelemahan rupiah secara terbatas.
Skenario lainnya adalah fokus menekan inflasi impor di sektor pangan dan energi dengan memperkuat nilai tukar rupiah untuk meredam tekanan harga dari impor.
Said menyatakan optimisme bahwa koordinasi antara Kemenkeu dan BI akan berlangsung lancar karena hubungan kerja yang telah terjalin baik antara Menteri Keuangan dan kedua calon pimpinan tersebut.
Dia meyakini kedua tokoh itu berpotensi membangun koordinasi kuat, merumuskan core policy, dan membagi peran secara presisi dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter nasional.
Said merupakan politisi dari PDI Perjuangan yang menyuarakan pentingnya kepemimpinan sektor keuangan yang jelas serta terukur untuk memberikan kepastian arah kebijakan bagi pelaku pasar.







