Pada Rabu, 22 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI sekaligus pelantikan perwira Polri di Istana Merdeka, Jakarta.
Kedua prosesi tersebut digelar dalam satu rangkaian acara namun memiliki landasan hukum dan makna institusional yang berbeda.
Perwira TNI berada di bawah wewenang Markas Besar TNI yang meliputi matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Sementara itu, perwira Polri adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sumpah yang diucapkan saat pelantikan juga tidak sama antara kedua institusi.
Calon perwira TNI mengucapkan Sumpah Prajurit yang menegaskan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Calon perwira Polri membacakan Sumpah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan komitmen untuk melaksanakan tugas kepolisian secara profesional, menjunjung hukum, dan melayani masyarakat.
Dari sisi regulasi, kegiatan dan tugas TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Pedoman bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tugas pokok TNI adalah mempertahankan kedaulatan negara melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Adapun tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun berbeda fungsi dan dasar hukum, kedua prosesi itu rutin dilaksanakan secara berurutan di Istana Kepresidenan, dengan Presiden mengambil sumpah masing-masing sesuai ketentuan sebelum lulusan resmi menyandang pangkat perwira pertama.







