Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretaris BNPP.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.
Agenda utama adalah membahas temuan dan rekomendasi hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan menindaklanjuti berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan lapangan.
Diskusi difokuskan pada upaya memperkuat tata kelola kawasan perbatasan serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, pembahasan menekankan pentingnya memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Hj. Shintya Sandra Kusuma, S.Hub.Int, M.A.B hadir pada rapat dan menegaskan bahwa perbatasan bukan sekadar garis pada peta; ia mewakili kehormatan bangsa dan perlindungan bagi setiap warga negara.
Menurutnya, keberadaan negara di wilayah perbatasan harus tampak melalui pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hasil kunjungan kerja Panja dipandang penting sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Komisi II menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan perbatasan agar tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan keamanan namun juga mendorong pemerataan pembangunan.
Fokus pengawasan akan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Langkah itu dianggap bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kehadiran negara sampai ke wilayah terluar dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Perbatasan yang kuat adalah simbol kedaulatan. Perbatasan yang maju adalah wujud kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.







