Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta pembenahan segera terhadap tata kelola pelayanan pertanahan di Indonesia.
Ia menyerukan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan perbaikan tersebut.
Menurut Bahtra, publik menuntut layanan yang cepat, transparan, memiliki kepastian waktu, serta biaya yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan Bahtra pada Rabu, 8 Juli 2026.
Komisi II kerap menerima pengaduan tentang lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan.
Keluhan lain yang muncul meliputi ketidakjelasan biaya dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian layanan.
Untuk mengatasi masalah ini, Bahtra meminta ATR/BPN menetapkan standar pelayanan yang tegas.
Standar tersebut harus mencakup batas waktu penerimaan berkas, proses verifikasi, serta waktu penerbitan dokumen.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi luas agar masyarakat memahami hak dan prosedur saat mengurus layanan pertanahan.
Di sisi lain, Bahtra mendesak agar PPAT lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai alur pengurusan kepada publik.
Ia menambahkan bahwa keluhan pelayanan tidak hanya datang dari warga, tetapi juga kerap diterima anggota DPR RI saat melakukan pengawasan di daerah.
Bahtra mengingatkan bahwa di era digital pelayanan publik harus semakin transparan dan akuntabel serta tidak dipersulit.
Ia mengajak dukungan bersama terhadap upaya Presiden Prabowo dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.
Dorongan ini merupakan bagian dari upaya Komisi II DPR RI untuk memastikan reformasi birokrasi di sektor pertanahan berlangsung lebih konkret.
Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak lagi dibayangi ketidakpastian waktu maupun biaya.







