Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari 0,499 pada 2018 menjadi 0,402 pada 2025.
Perbaikan angka ini menandai kemajuan dalam upaya pengarusutamaan gender, namun tantangan struktural masih tampak jelas di sejumlah bidang pemerintahan.
Pada Women’s Leadership Forum bertema “Breaking Barriers Building Impact”, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, mengulas kondisi kepegawaian sipil nasional.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta pada Senin 27 Juli 2026.
Berdasarkan statistik 2025, dari sekitar 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, perempuan tercatat sebanyak 54 persen atau sekitar 3,59 juta orang.
Meskipun jumlahnya mayoritas, keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) masih relatif rendah, hanya sekitar 17 persen.
Menurut Dr. Muhammad Taufiq, disparitas ini menunjukkan bahwa akses masuk ke birokrasi belum serta-merta berbanding lurus dengan akses menuju posisi pengambilan keputusan strategis.
Ia menekankan pentingnya penyediaan jalur karier yang adil, program peningkatan kompetensi, serta ruang untuk pengembangan kepemimpinan perempuan hingga ke tingkat strategis.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa keterlibatan perempuan pada posisi kepemimpinan memperkaya proses pembuatan kebijakan.
Rini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif, budaya kerja kolaboratif, serta keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan (work-life balance).
Ia juga mengingatkan adanya hambatan tak kasat mata (glass ceiling) yang membatasi kemajuan karier ASN perempuan, termasuk beban tanggung jawab domestik dan faktor psikologis seperti kepercayaan diri.
Selain faktor individu dan keluarga, budaya kerja dengan beban tinggi dan jam kerja panjang disebutnya kurang adaptif terhadap kebutuhan perempuan.
Salah satu inisiatif yang diajukan adalah pembentukan Pusat Pendidikan Kepemimpinan Perempuan (Women’s Leadership Center) yang berfungsi sebagai wadah pengembangan terstruktur dan berkelanjutan.
Pusat ini diusulkan menjadi lokasi untuk coaching, pendampingan karier, pemantauan talenta, pembangunan jejaring profesional, serta pertukaran pengalaman antargenerasi dan antarinstansi.
Dari perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan berkaitan erat dengan empat pilar PUG.
Keempat pilar tersebut adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang bersama-sama menjadi dasar pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Menteri Pariwisata, Ni luh Puspa; dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Hadir pula Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba; serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi.
Kegiatan difasilitasi oleh moderator Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, Erna Irawati, bersama Widyaiswara Madya LAN, Idha Saftawaty.
Para pembicara sepakat bahwa memperkuat kepemimpinan perempuan di sektor publik menjadi kunci untuk menjadikan birokrasi lebih profesional, inklusif, dan berdaya saing.







