Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa pembaruan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 13 Juli 2026.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dengan partisipasi jajaran pemerintah daerah secara daring.
Gus Ipul meminta pemda aktif dalam proses pembaruan data, termasuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi ke masyarakat agar pemutakhiran DTSEN berjalan menyeluruh dan akurat.
Berdasarkan evaluasi pemerintah, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako telah terlokalisasi pada kelompok Desil 1 sampai Desil 4.
Perbaikan tersebut merupakan hasil pengalihan bertahap yang berlangsung sejak Triwulan I 2025 hingga Triwulan II 2026.
Dengan proses itu, menurutnya tidak lagi terdapat penerima bantuan sosial di luar kelompok sasaran tersebut.
Hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN yang masuk melalui Kementerian Sosial tercatat lebih dari 20 juta keluarga.
Dari jumlah itu, sekitar 5,5 juta keluarga merupakan usulan yang berasal dari pemerintah daerah.
Gus Ipul menyebutkan provinsi yang paling aktif melakukan pembaruan data adalah Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kota Bekasi tercatat sebagai pemerintah kota yang paling banyak melakukan pembaruan data.
Pemutakhiran DTSEN berjalan melalui dua jalur; pertama jalur formal yang dimulai dari RT dan RW lalu diteruskan ke desa/kelurahan dan dinas sosial sebelum sampai ke pemerintah daerah, Kemensos, dan BPS.
Proses formal tersebut memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
SIKS-NG sudah terhubung antara operator desa, dinas sosial kabupaten dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola oleh BPS.
Selain jalur formal, masyarakat dapat berpartisipasi melalui mekanisme lain yang disediakan pemerintah untuk mempercepat pencatatan perubahan kondisi sosial ekonomi ke dalam DTSEN.
Gus Ipul memberi apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kemendagri dan BPS dalam upaya peningkatan kualitas data.
Kolaborasi antar lembaga tersebut dinilai krusial untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
Sementara itu, Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah agar aktif terlibat agar data yang tersedia tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintah pusat tetapi juga menjadi dasar kebijakan daerah.







