Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk berperan sebagai bagian terintegrasi dari ekosistem pangan nasional.
Peran yang diharapkan meliputi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan pemerintah kini memusatkan upaya pada penerapan penguatan kelembagaan koperasi di lapangan.
Menurutnya, kerangka regulasi bagi peran KDKMP telah tersedia sehingga fokus saat ini adalah memastikan mekanisme kerja dan tata kelola berjalan efektif.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) KDKMP di Jakarta, Senin 20 Juli 2026, Sarwo Edhy menyampaikan perkembangan administrasi koperasi menjadi modal penting untuk memperluas fungsi distribusi pangan hingga desa.
Data dari Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) per 15 Juli 2026 menunjukkan 83.382 KDKMP telah berbadan hukum.
Dari jumlah tersebut, 79.707 koperasi sudah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.779 koperasi tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bapanas menilai kesiapan administratif ini akan mendukung penyaluran berbagai program pangan sampai tingkat akar rumput.
Bapanas juga mencatat realisasi penyaluran beras SPHP secara nasional hingga 19 Juli 2026 telah mencapai 493,8 juta kilogram.
Jumlah itu setara 59,6 persen dari target nasional sebesar 828 juta kilogram, termasuk 9,44 juta kilogram yang disalurkan melalui KDKMP.
Sarwo Edhy menekankan capaian tersebut menjadi pijakan untuk menjadikan KDKMP sebagai offtaker hasil panen, khususnya gabah, beras, dan jagung.
Peran offtaker ini dijalankan berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan infrastruktur KDKMP sudah memasuki tahap akhir.
Ia menyebut sekitar 35.872 unit hampir rampung dan menargetkan penyelesaian pada bulan Agustus, disertai penempatan personel agar operasional segera berjalan.
Zulkifli menjelaskan KDKMP akan menjadi saluran bagi berbagai program pangan pemerintah, termasuk bantuan bersubsidi dan operasi pasar.
Koperasi juga disiapkan sebagai pembeli hasil panen petani untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Sebagai ilustrasi kebijakan harga, jika pemerintah menetapkan harga gabah Rp6.500 sementara harga pasar gabah Rp5.000, peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai offtaker akan menjadi pembeli untuk menstabilkan harga.
Pemerintah akan menajamkan mekanisme pelaksanaan di lapangan agar program lebih efektif.
Koordinasi dengan Perum Bulog dan PT Agrinas Pangan Nusantara selama masa transisi akan diperkuat termasuk memastikan dukungan pembiayaan berjalan sesuai ketentuan.







