Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini diundang hadir dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai pengamat tanpa hak suara.
Keputusan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi berjalan lebih efektif di tengah dinamika ekonomi global.
Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi menyatakan kehadiran Danantara dimaksudkan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional.
Ia menekankan bahwa pelibatan Danantara bukan untuk menggantikan peran regulator atau menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam forum KSSK.
Sebagai pengamat, Danantara hadir tanpa status anggota tetap dan tanpa hak suara, serta memberikan pandangan terkait perkembangan sektor riil dan kondisi dunia usaha.
Menurut Didi, Danantara mengelola berbagai aset strategis negara, termasuk kepemilikan pada bank-bank BUMN yang memiliki pangsa besar dalam sistem keuangan nasional, sehingga informasi yang dimilikinya dapat memperkaya perspektif pemerintah.
Pernyataan Didi disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Danantara tidak mengubah struktur kelembagaan atau mekanisme pengambilan keputusan KSSK yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Didi menjelaskan stabilitas sistem keuangan dipengaruhi tidak hanya oleh indikator fiskal, moneter, dan perbankan, tetapi juga oleh perkembangan investasi, industri, dan aktivitas dunia usaha.
Dengan demikian, peran Danantara diharapkan menjadi jembatan informasi antara regulator dan sektor riil agar respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa pelibatan sovereign wealth fund dalam forum koordinasi kebijakan bukanlah praktik asing dalam tata kelola ekonomi modern di sejumlah negara.
Semua keputusan formal KSSK tetap berada pada otoritas sesuai kewenangannya, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kehadiran Danantara tidak mengurangi independensi keempat lembaga tersebut, melainkan bertujuan memperkaya basis informasi untuk perumusan kebijakan dan penguatan sistem peringatan dini ekonomi nasional.
Sebagai pengelola investasi strategis negara, Danantara memiliki data mengenai perkembangan investasi, proyek strategis nasional, dan tantangan yang dihadapi dunia usaha yang dapat membantu identifikasi risiko lebih awal.
Pemerintah menegaskan status Danantara sebagai pihak yang diundang dalam rapat KSSK, sehingga struktur kelembagaan tidak berubah namun kualitas koordinasi kebijakan ekonomi nasional diharapkan meningkat demi menjaga kepercayaan investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan melibatkan Danantara dalam forum KSSK yang sebelumnya hanya beranggotakan empat regulator.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan keterlibatan lembaganya bertujuan agar setiap keputusan KSSK juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan dunia usaha, dengan format koordinasi disebut “KSSK Plus Danantara”.







