Badan Pangan Nasional mempercepat penyaluran bantuan beras pada September 2026 untuk menahan lonjakan harga dan memperkuat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan realisasi penyaluran saat ini baru mencapai sekitar 30 persen.
Artinya masih tersisa sekitar 70 persen yang harus disalurkan, dan pemerintah menargetkan seluruh bantuan selesai pada bulan September.
Bantuan tersebut menutup tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima setiap bulan untuk 33,24 juta penerima.
Untuk mempercepat distribusi, penyaluran dilakukan sekaligus dalam satu tahap sehingga setiap penerima menerima total 30 kilogram beras secara langsung.
Langkah percepatan ini dijalankan berbarengan dengan paket intervensi stabilisasi harga termasuk penyaluran SPHP, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengawasan harga dan mutu beras.
Pemerintah menambah alokasi SPHP beras medium sebesar satu juta ton untuk memperbesar pasokan yang bisa disalurkan ke pasar.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan tambahan SPHP tersebut dimaksudkan untuk menekan harga melalui operasi pasar berskala besar.
Sekitar 80 ribu ton alokasi SPHP medium yang tersisa diprioritaskan untuk pasar rakyat dan ritel modern.
Pemerintah mendorong kerja sama Perum BULOG dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia agar pasokan mudah diakses masyarakat luas.
Daerah juga diminta memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, khususnya di wilayah dengan tekanan harga tinggi.
Pelaksanaan GPM dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti kantor kecamatan dan kelurahan tanpa perlu menyewa lokasi.
Bapanas mencatat Gerakan Pangan Murah telah digelar sebanyak 8.206 kali sepanjang Januari hingga 4 September 2026 di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota.
Pemerintah kembali mengaktifkan Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras yang melibatkan Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum BULOG, pemerintah daerah, dan satgas pangan wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta perhatian khusus bagi daerah yang mengalami tekanan harga, dengan dukungan berupa beras SPHP, pasar murah, dan intervensi stabilisasi lainnya.
Berdasarkan data BPS yang dirilis 1 September 2026, inflasi nasional pada Agustus tercatat 0,21 persen secara bulanan dan 3,19 persen secara tahunan.
Data yang sama mencatat inflasi harga beras secara bulanan mencapai 0,42 persen pada Agustus 2026.
Pemerintah mengharapkan kombinasi percepatan penyaluran bantuan dan intervensi pasar dapat segera meredam tekanan harga dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.







