Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat khusus untuk menelaah usulan pemerintah tentang penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara.
Pernyataan tersebut disampaikan Utut pada Kamis (20/8/2026) guna memberi kepastian mengenai tindak lanjut yang akan diambil Komisi I.
Komisi I baru menerima surat presiden (surpres) yang mengusulkan penjualan kapal tersebut pada Rabu (19/8/2026) malam dari Presiden Prabowo Subianto.
Rapat khusus itu menurut Utut dimaksudkan untuk memperjelas berbagai aspek terkait status dan konsekuensi penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara serta mencari opsi solusi yang tepat.
Sebelum memutuskan sikap resmi, Komisi I akan mendalami usulan tersebut melalui pembahasan internal dan klarifikasi teknis sebagaimana diperlukan.
Selain surpres soal kapal, DPR juga menerima sejumlah surpres lain dari pemerintah berupa nama calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Surpres lain yang diterima mencakup calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis serta calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seluruh surat presiden itu akan menjadi bagian dari proses legislasi dan pengawasan DPR dalam menindaklanjuti usulan pemerintah.







