Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby menghimpun dana sekitar 46.500 dolar Singapura yang diduga terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, uang itu semula dikumpulkan dalam bentuk rupiah dari kepala desa, camat, serta koperasi unit desa (KUD) anggota para petani.
Setelah terkumpul, penyidik menduga uang tersebut dikonversi ke mata uang dolar Singapura.
Budi menyatakan dugaan pemberian dana kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan menyampaikan keterangan itu pada Jumat 24 Juli 2026.
Penyidik menilai pengumpulan uang berkaitan dengan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 1.828 hektare di Kuantan Singingi.
KPK masih menelusuri berapa jumlah yang benar-benar diserahkan kepada Menteri Kehutanan, karena dalam laporan penolakan gratifikasi yang dibuat Menteri ke KPK tidak tercantum nominal uang dalam amplop tersebut.
Informasi terkait pengumpulan dana muncul saat pemeriksaan Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal, pada 8 Juli 2026.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyita 12.000 dolar Singapura yang disebut merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh Menteri Kehutanan kepada Suhardiman.
Penyidik menyatakan masih perlu pendalaman dan penelusuran terhadap mekanisme pengumpulan uang oleh bupati serta aliran pemberian kepada pihak kementerian.
Selain menelisik nominal, KPK juga menggali motif pemberian amplop, termasuk inisiatif dan tujuan penggunaan dana tersebut.
Untuk kepentingan penyidikan KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Suprapto, Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, pada Kamis 23 Juli 2026.
Penyidik mendalami pertemuan antara Suhardiman, Juprizal, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran Kemenhut yang membahas alih fungsi kawasan hutan dan program perhutanan sosial.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih menelusuri motif pemberian amplop; pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Senin 13 Juli 2026.
Taufik menyebut penyidik telah memperoleh keterangan dari Suhardiman mengenai dugaan pemberian uang yang terkait proses permohonan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Penyidikan juga mencatat dugaan asal dana dari para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa (KUD), dan masih didalami apakah pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan.
KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing; mereka adalah Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
Dalam konstruksi perkara, Suhardiman diduga meminta Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar kepada peserta seleksi jabatan Sekda.
Permintaan itu diduga dipenuhi oleh Zulkarnain melalui pembelian kendaraan secara kredit menggunakan identitas Ardiles.
Selain kasus suap pengisian jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan HPT dengan fokus pada besaran dana, mekanisme pemberian, serta pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang.







