I Nengah Senantara, anggota Komisi VI DPR RI, meminta penguatan regulasi dan permodalan bagi industri perkapalan nasional agar sektor maritim lebih kompetitif.
Ia juga menegaskan perlunya percepatan penyelesaian persoalan transportasi penyeberangan serta upaya memperluas manfaat ekonomi kelautan bagi masyarakat lokal.
Pernyataan itu disampaikan Nengah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 24 Juli 2026.
Nengah memandang pengelolaan BUMN di bawah Danantara membuka peluang untuk memperkuat industri maritim dalam negeri.
Menurutnya, data dari PT PAL menunjukkan permintaan pasar domestik sangat besar, namun proses konsolidasi antarpelaku industri belum memadai sehingga perlu perhatian khusus.
Ia mengingatkan masalah kronis kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang kerap memburuk saat libur panjang dan hari besar keagamaan.
Untuk itu Nengah mendorong penambahan armada kapal serta percepatan pengoperasian pelabuhan baru seperti Celukan Bawang sebagai langkah mereduksi kepadatan di Gilimanuk.
Soal keselamatan pelayaran, ia menegaskan prioritas utama adalah memastikan kapal yang beroperasi laik dan aman.
Peremajaan kapal yang sudah tua dan tidak layak tidak boleh ditunda semata karena pertimbangan anggaran, kata dia.
Selain itu, Nengah menyoroti indikasi praktik monopoli layanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali yang dinilai membatasi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha setempat.
Sejumlah pengusaha hotel dan restoran di Bali melaporkan dampak ekonomi dari kapal cruise masih kurang memadai karena adanya sinyalemen bahwa tamu diarahkan berbelanja di dalam kapal, ujarnya.







