Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
KPK menilai penguatan perangkat hukum tersebut krusial agar pemulihan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih optimal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa penindakan terhadap pelaku tidak cukup jika hasil kejahatan tidak dapat kembali kepada negara.
Pernyataan itu disampaikan Budi Prasetyo pada Jumat, 4 September 2026.
Menurut KPK, aset yang berhasil dipulihkan memiliki fungsi lebih dari sekadar angka dalam laporan perkara.
Nilai aset yang kembali ke negara dapat direalokasikan untuk kepentingan publik dan program layanan masyarakat.
Untuk memperkuat upaya pemulihan, KPK menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis data dalam penanganan perkara korupsi.
Salah satu bentuk kerja sama adalah sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kerjasama tersebut dibahas dalam forum bertajuk “Merdeka dari Fraud: Membaca Data, Mengungkap Jejak, dan Memulihkan Aset” yang digelar Kamis, 27 Agustus 2026.
Forum itu menjadi ruang diskusi tentang pemanfaatan data untuk membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, dan menemukan aset yang diduga terkait tindak pidana.
Budi menjelaskan bahwa penelusuran aset dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti analisis transaksi keuangan, analisis data, akuntansi forensik, dan pelacakan aset.
Dari sisi BPKP, peningkatan kemampuan auditor investigatif dianggap penting untuk membaca transaksi dan mengidentifikasi penyimpangan yang menunjuk pada perolehan aset secara melanggar hukum.
KPK berpendapat bahwa penerapan pendekatan data-driven akan memperkuat penanganan kasus yang berorientasi pada pemulihan aset (asset recovery).
Penguatan pemulihan aset tersebut sebaiknya berjalan beriringan dengan pembenahan kerangka hukum pemberantasan korupsi.
Di ranah internasional, KPK terus mendorong penguatan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), termasuk ketentuan mengenai foreign bribery, illicit enrichment, dan korupsi di sektor swasta (private sector).
Kondisi ini dianggap makin relevan mengingat pola korupsi dan mobilitas aset yang kian lintas-batas negara.
KPK berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat memperkuat upaya global dan domestik tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.
Dengan regulasi yang lebih kuat, kemampuan analisis data yang ditingkatkan, serta kolaborasi antarlembaga, KPK menilai pemulihan aset dapat menjadi instrumen penanganan korupsi yang lebih berdampak bagi masyarakat.







