Publik mengangkat pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan aktor berpengaruh menyusul tersingkapnya perkara yang menjerat mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Pengamat politik Universitas Nasional, Firdaus Syam, menyampaikan pandangannya saat diskusi di Jakarta, Jumat 7 Agustua 2026.
Ia menegaskan bahwa dugaan korupsi dan pencucian uang dalam perkara ini mesti ditelusuri sampai tuntas, tidak cukup berhenti pada nama-nama yang sudah muncul.
Firdaus menilai perkara tersebut berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sehingga memerlukan pendalaman fakta dan jejak transaksi maupun hubungan kekuasaan.
Menurutnya, wajar jika masyarakat menuntut kejelasan soal apakah terdapat pihak lain yang berperan dalam rangkaian peristiwa ini.
Firdaus menekankan bahwa hanya proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, independen, dan berintegritas yang mampu menjawab tanda tanya publik tersebut.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang dilindungi dalam upaya pengungkapan dan pengembangan perkara.
Keberhasilan penegakan hukum, kata Firdaus, sangat bergantung pada kemauan politik (political will) untuk mengusut kasus tanpa tebang pilih.
Firdaus menambahkan bahwa jika penanganan diserahkan kepada KPK, lembaga antirasuah itu memiliki kesempatan untuk membuktikan independensi dan komitmennya dalam pengusutan.
Ia menilai transparansi dan akuntabilitas proses investigasi menjadi penentu tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Firdaus memperingatkan bahwa kegagalan menangani perkara ini dengan baik berisiko membuat publik kehilangan harapan pada penegakan hukum.
Sementara itu, Febrie Adriansyah resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026.
Tim kuasa hukum menyatakan telah menemukan dugaan pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya.
Gugatan praperadilan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka, penahanan, serta penggunaan upaya paksa oleh penyidik.
Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah, menyebut langkah praperadilan sebagai upaya untuk menilai proses penanganan perkara dari sisi hukum acara pidana dan aspek administrasi penyidikan.
Tim pembela mengungkapkan awalnya menemukan setidaknya sembilan indikasi pelanggaran hukum acara, dan belakangan jumlah temuan itu bertambah.
Penyidik Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Di sisi lain, Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri periode 2020-2024.
Dalam perkara PT Asabri itu, Don Ritto juga berstatus tersangka dugaan TPPU.
Kasus ini dipandang sebagai ujian penting bagi komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik.







