Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan klarifikasi terkait pengadaan gembok yang kini menjadi sorotan publik dan parlemen.
Instansi itu menegaskan bahwa gembok yang dibeli bukanlah produk komersial biasa, melainkan perangkat keamanan khusus untuk fasilitas pemasyarakatan.
Pernyataan tersebut menyusul catatan Panitia Kerja (Panja) Lapas Komisi XIII DPR yang mempertanyakan harga satuan gembok yang dinilai mendekati Rp 1 juta per unit.
Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti, menyampaikan bahwa seluruh pengadaan mengacu pada standar teknis yang berlaku sehingga perhitungan harga didasarkan pada spesifikasi tersebut.
Salah satu acuan teknis yang dipakai adalah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.
Menurut penjelasan Ditjenpas, gembok harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk penggunaan bahan logam berkekuatan tinggi dan ketahanan terhadap korosi.
Selain itu, produk wajib tahan terhadap upaya perusakan dan dilengkapi sistem anak kunci yang sulit diduplikasi.
Sebelum ditetapkan sebagai barang yang dapat dibeli, setiap jenis gembok melalui penilaian spesifikasi dan uji kekuatan untuk memastikan kelayakan di lingkungan berisiko tinggi.
Rika menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada Sabtu, 4 Juli 2026, dan menegaskan bahwa spesifikasi dirancang khusus untuk mendukung sistem pengamanan di Lapas dan Rutan.
Untuk mekanisme pengadaan, Ditjenpas menjelaskan proses Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui e-purchasing pada katalog elektronik LKPP.
Langkah ini menurutnya sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan LKPP yang berlaku.
Metode e-purchasing dipilih karena dinilai lebih transparan, terdokumentasi secara elektronik, dan memungkinkan pemilihan berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Sebelum pemesanan, Ditjenpas melakukan penghitungan kebutuhan riil berdasarkan titik pengamanan, kondisi gembok yang ada, kebutuhan penggantian, serta tingkat urgensi di kamar hunian, blok, gudang, dan area strategis lainnya.
Setelah barang diterima, ada pemeriksaan menyeluruh terhadap jumlah, spesifikasi, kondisi fisik, fungsi penguncian, serta kelengkapan anak kunci sebelum proses serah terima dan pembayaran dilakukan.
Dengan rangkaian prosedur itu, Ditjenpas menyatakan pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan standar keamanan pemasyarakatan secara efisien dan akuntabel.
Sebelumnya, Panja Lapas Komisi XIII menyoroti nilai pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang mencapai sekitar Rp 92,5 miliar selama dua tahun.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, meminta agar pengadaan tersebut diaudit karena menilai harga satuan gembok tidak wajar, dan menegaskan komitmen komisi terhadap pengawasan yang transparan dan akuntabel pada Jumat, 3 Juli 2026.







