Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Firman Wijaya, menilai keterangan ahli memperkuat argumen permohonan praperadilan yang diajukan oleh kliennya.
Pernyataan itu disampaikan usai sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 24 Agustus 2026.
Firman menunjuk keterangan ahli hukum pidana UGM, Fatahillah Akbar, yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung dalam persidangan sebagai sangat relevan bagi pembelaan.
Menurut Firman, Fatahillah menjelaskan bahwa konsep trading in influence belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia.
Ketidakhadiran aturan khusus itu berimplikasi pada dasar hukum sangkaan terhadap Febrie, kata Firman.
Ia mengajukan pertanyaan mendasar: jika perdagangan pengaruh dijadikan modus, pasal mana yang menjadi dasar dakwaan apabila pengaturan tersebut belum ada?
Firman juga menekankan perlunya identifikasi pihak yang diduga memperdagangkan pengaruh agar konstruksi perkara tidak bersifat imajinatif.
Prinsip lex certa, menurutnya, wajib ditegakkan sehingga surat dakwaan harus memuat uraian yang jelas dan tegas tanpa menimbulkan praduga bersalah.
Selain soal perdagangan pengaruh, Firman menyoroti pula kaitan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini.
Ia menyebutkan bahwa keterangan mantan Kepala PPATK Yunus Husein menjadi perhatian penting bagi pemohon.
Yunus, kata Firman, menegaskan bahwa tindak pidana asal perlu ditemukan terlebih dahulu sebelum pengembangan perkara TPPU dilakukan.
Ia mencontohkan bahwa emas 74 kilogram dan valuta asing tidak otomatis dapat diklaim sebagai hasil kejahatan jika tindak pidana asal belum jelas.
Sidang menghadirkan tiga ahli dari pihak Kejagung, yakni mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Suparji, serta Fatahillah Akbar dari UGM.
Fatahillah menjelaskan bahwa trading in influence tercantum dalam UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 7 Tahun 2006.
Namun ia menegaskan bahwa ketentuan Pasal 18 UNCAC yang diratifikasi belum dapat langsung dijadikan pasal dakwaan karena belum diadopsi sebagai norma pidana khusus.
Menurut Fatahillah, perdagangan pengaruh paling tepat diposisikan sebagai uraian modus operandi untuk memperkuat dugaan perbuatan melawan hukum tertentu, bukan sebagai dasar dakwaan tersendiri.
Ia menambahkan bahwa tema pengaturan perdagangan pengaruh sempat dibahas dalam rancangan KUHP periode 2018–2019, namun tidak diakomodasi dalam KUHP yang berlaku saat ini.
Karobankum Divkum Polri Brigjen Veris Septiansyah menyatakan pihak termohon menanggapi dalil pemohon melalui pemeriksaan saksi ahli di persidangan.
Veris menegaskan bahwa seluruh tindakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan relevan dengan perkara.
Menurutnya, pertanyaan yang diajukan kepada para ahli merupakan bagian dari bantahan terhadap dalil pemohon dan menunjukkan bahwa penggeledahan serta penyitaan sah sepanjang sesuai prosedur.
Veris memastikan Polri menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti persidangan berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.







