KPK memeriksa seorang saksi berinisial SYI dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 24 Agustus 2026.
Saksi SYI tercatat berprofesi sebagai wiraswasta dan dipanggil untuk memberi keterangan seputar dugaan penerimaan uang oleh oknum Pemeriksa Pajak dari sejumlah wajib pajak.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik mendalami pengetahuan SYI mengenai dugaan penerimaan tersebut.
Pernyataan Budi disampaikan dalam keterangan resmi pada Selasa 25 Agustus 2026.
Pemeriksaan SYI menjadi bagian dari upaya KPK memperjelas konstruksi perkara pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin.
Tim penyidik terus mengumpulkan keterangan saksi dan bukti untuk mengungkap hubungan pelaku dan aliran dana dalam perkara ini.
Penyidik juga menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terkait dengan penerimaan uang yang sedang diselidiki.
Sampai saat ini KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang diduga terlibat maupun rincian perkembangan konstruksi perkara secara keseluruhan.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru.
Penyidik fokus mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pengurusan pajak sejumlah perusahaan.
Wakil KPK, Taufik, mengatakan tim masih menelaah apakah konstruksi perkara mengarah pada suap restitusi pajak atau gratifikasi.
Sejumlah penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan.
Salah satu barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sekitar Rp9,5 miliar yang diduga berasal dari penerimaan wajib pajak.
Taufik menjelaskan materi pemeriksaan terhadap tersangka berinisial Jul berkaitan dengan barang bukti hasil penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk wilayah Jawa Timur.
Terkait saksi yang tidak hadir, KPK menegaskan akan melakukan pemanggilan ulang sesuai ketentuan hukum acara.
Apabila saksi berulang kali tak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut, penyidik dapat mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.
KPK menegaskan proses pengembangan akan terus dilanjutkan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain serta aliran dana kepada sejumlah pemeriksa pajak.







