Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan perlunya penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terkoordinasi antarlembaga.
Ia menyatakan penguatan deteksi dini dan integrasi data nasional sebagai langkah penting untuk mencegah perekrutan calon korban.
Data Kepolisian Republik Indonesia mencatat 385 perkara TPPO sepanjang tahun 2025 di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, penindakan berlanjut pada 2026 dengan tercatat 98 perkara TPPO sejak Januari hingga 19 Agustus 2026.
Djamari mengatakan tugas operasional gugus tugas pencegahan perdagangan manusia mesti lebih dari sekadar pembagian administrasi.
Menurutnya, forum koordinasi harus menghasilkan langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan di lapangan.
Ia juga mengingatkan maraknya pemanfaatan saluran digital oleh jaringan kejahatan untuk menjaring korban.
Beberapa warga negara Indonesia direkrut untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring yang beroperasi dari luar negeri, kata Djamari.
Fokus utama, menurutnya, adalah mencegah perekrutan sejak awal dengan mendeteksi korban sedini mungkin, memutus jaringan beserta sumber pendanaannya, dan memberikan perlindungan menyeluruh.
Untuk itu Djamari merekomendasikan pembangunan satu basis data TPPO nasional yang interoperabel dan dapat diakses secara aman oleh kementerian/lembaga terkait.
Pembangunan sistem seperti itu dimaksudkan untuk memetakan jalur keberangkatan dan mengidentifikasi pelaku, dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi serta kerahasiaan korban.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya pemanfaatan data primer TPPO sebagai rujukan penyusunan kebijakan perlindungan korban di pusat dan daerah.
Arifah menyerukan agar isu TPPO menjadi prioritas dalam perencanaan program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memperkuat pencegahan dan perlindungan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyoroti semakin canggihnya modus operandi perdagangan orang.
Ia menilai keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) krusial untuk merancang mekanisme respons pemerintah terhadap ancaman digital tersebut.
Pratikno mendorong pembuatan satu dashboard informasi publik yang dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan online terkait TPPO.
Pengawasan berkala juga harus diperketat agar identifikasi korban dan upaya pemulihan bisa dipercepat secara menyeluruh, tambahnya.
Sinergi lintas kementerian diharapkan mampu memutus rantai pendanaan jaringan kejahatan perdagangan orang secara permanen.
Pemerintah menempatkan pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban sebagai prioritas utama setelah proses evakuasi selesai.







