Ketua DPC Peradi Bekasi Raya, Subdaria Nuka, menyatakan sejumlah pelaku UMKM menjadi korban penahanan saldo hasil penjualan oleh sebuah platform digital.
Para pelaku yang terdampak mendapat pendampingan dari Peradi bersama Gekrafs Kota Bekasi saat mengajukan permasalahan itu dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI.
Sebelumnya, para korban telah menyampaikan pengaduan kepada Kementerian UMKM, namun hingga kini belum diperoleh kepastian penyelesaian.
Beberapa korban bahkan mendapat informasi bahwa persoalan telah dinyatakan selesai, padahal masih banyak pelaku usaha yang belum menerima haknya.
Nilai kerugian dilaporkan bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah hingga hampir mencapai Rp1 miliar per orang.
“Kami miris, ibu-ibu sampai narik Gojek gara-gara uangnya ketahan,” ujar Subdaria pada Kamis, 2 Juli 2026.
Modal usaha yang tersendat akibat saldo yang dibekukan membuat kelangsungan operasional banyak pelaku terhambat.
Peradi dan Gekrafs berharap Komisi VII DPR RI dapat mengawal penyelesaian kasus ini secara tuntas, mengingat upaya pengaduan ke lembaga lain belum membuahkan hasil.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mencakup transaksi digital sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan antara UMKM dan platform digital.
Menurut Evita, undang-undang lama belum mengatur transaksi elektronik sehingga klausul tersebut harus dimasukkan dalam revisi.
Ia menambahkan akan mendorong koordinasi dengan Komisi VI agar proses revisi undang-undang dapat segera dijalankan.
Pertemuan dengan pelaku UMKM belum menyelesaikan persoalan karena pihak platform belum memberikan penjelasan mengenai alasan pembekuan akun dan ketentuan yang diterapkan.
Komisi VII menilai perlu mendengar keterangan formal dari platform terkait mekanisme pembekuan dan dasar kebijakan yang digunakan agar solusi yang adil dapat ditemukan.







