Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI mengeluarkan pernyataan resmi terkait proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan menuntut agar proses hukum berjalan setara bagi semua pihak.
Pernyataan itu disampaikan oleh Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah selaku anggota Komisi III dan anggota Panja pada Sabtu (25/7/2026).
Gus Falah menekankan pentingnya penerapan prinsip equality before the law yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dalam setiap tahap penegakan hukum.
Menurutnya, perlakuan yang berbeda terhadap tersangka menimbulkan kesan adanya keistimewaan, sehingga penegak hukum tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada siapapun.
Ia menegaskan bahwa prinsip konstitusi tersebut mesti menjadi pedoman operasional bagi seluruh aparat penegak hukum dan tidak cukup sekadar menjadi retorika.
Rekan sesama anggota Panja, Rudianto Lallo, mengatakan penahanan Febrie harus dilaksanakan tanpa pembedaan dan menilai bahwa penegakan hukum sama pentingnya dengan kualitas proses hukumnya.
Rudianto mengingatkan agar tidak timbul kesan perlakuan berbeda hanya karena yang bersangkutan pernah menduduki posisi strategis di institusi penegak hukum.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh tersangka perkara korupsi wajib diproses berdasarkan standar operasional prosedur yang sama, dan bila terdapat penyimpangan alasan itu harus disampaikan secara terbuka untuk menghindari spekulasi.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menyatakan permohonan maaf terkait proses penahanan karena Febrie tidak mengenakan rompi tahanan berwarna pink.
Rudi Margono menjelaskan alasan permintaan maaf itu disampaikan pada Jumat (24/7/2026) malam dengan menyebut kondisi yang serba terburu dan waktu yang sudah malam.
Ketika keluar dari gedung Kejaksaan Agung, Febrie tidak memakai rompi pink Kejagung dan tampak mengenakan baju batik.
Ia kemudian digiring ke mobil tahanan Kejagung dan dibawa ke Rumah Tahanan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.







