• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Pemunuhan Gizi Program MBG, Komisi XIII Ingatkan Hak Konstitusional Warga di UUD 45

Pemunuhan Gizi Program MBG, Komisi XIII Ingatkan Hak Konstitusional Warga di UUD 45

Jenggala 001 by Jenggala 001
Juni 4, 2026 12:52
in News
0
Pemunuhan Gizi Program MBG, Komisi XIII Ingatkan Hak Konstitusional Warga di UUD 45

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (Foto: Humas DPR RI)

0
SHARES
4
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Jenggala.id, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti, langkah Presiden Prabowo Subianto merombang jajaran pimpinan BGN RI. Perombakan jajaran pimpinan BGN itu, dinilainya sebagai bentuk keseriusan memperbaiki tata kelola Program MBG.

Politikus PDIP ini menegaskan, pemenuhan gizi pada program MBG merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Mengingat, hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Hak atas pemenuhan gizi berkaitan erat dengan hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Serta tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UUD 1945,” kata Rieke dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Oleh karenanya, Rieke mengapresiasi, langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh BGN. Ia juga mengapresiasi, Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap berbagai indikasi kerentanan dan risiko korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Berbagai temuan yang muncul menunjukkan bahwa persoalan dalam Program MBG tidak hanya berkaitan dengan figur pimpinan. Tetapi juga menyangkut desain tata kelola yang masih membuka peluang terjadinya penyimpangan,” ucap Rieke.

Beberapa titik rawan yang disorot, Rieke membeberkan, antara lain penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengadaan barang dan jasa. Hingga, rantai pasok pangan, pembayaran operasional dapur, manipulasi data penerima manfaat, serta konflik kepentingan dalam penunjukan vendor.

“Dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah dan sasaran penerima manfaat puluhan juta orang, diperlukan sistem pengawasan khusus yang terintegrasi. Karena, MBG merupakan program prioritas nasional yang memiliki tingkat kerentanan korupsi sangat tinggi,” ujar Rieke.

Kemudian, ia mendukung, Presiden Prabowo segera melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh melalui pencabutan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Dan juga Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

“Sebagai gantinya, pemerintah perlu menerbitkan satu Peraturan Presiden yang komprehensif. Yaitu mengenai tata kelola pemenuhan gizi nasional dan Program Makan Bergizi Gratis,” kata Rieke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala lembaga tersebut dengan pasal berlapis. Dadan, Sonny Sonjaya, dan Lodewyk Pusung diduga terlibat korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga tindak pidana tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.

“Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Selain menetapkan tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap ketiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional tersebut. Penahanan dilakukan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan perkara.

“Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

Tags: BGNDPRGizikomisi xiii dprMBGPrabowo SubiantoPresidenrieke diah pitalokaUUD 1945
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
Shintya Sandra Kusuma: Legalitas Tanah Benteng Utama Mencegah Konflik Agraria

Shintya Sandra Kusuma: Legalitas Tanah Benteng Utama Mencegah Konflik Agraria

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.