Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian Aparatur Sipil Negara menyusul serangkaian gempa yang masih berlangsung.
Aturan WFH hanya diberlakukan untuk pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Sementara itu, ASN pada instansi esensial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan hadir di tempat kerja untuk mempertahankan layanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, saat berbincang dengan Pro3 RRI di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Gabriel, langkah WFH diambil terutama sebagai bagian dari mitigasi dan untuk menjaga keselamatan pegawai di tengah ancaman gempa susulan.
Ia menambahkan bahwa petugas yang bertugas di lapangan diminta mengutamakan keselamatan diri sebelum membantu evakuasi atau bantuan kepada warga terdampak.
Beberapa fasilitas pemerintahan dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk kantor daerah dan puskesmas.
Selain itu, sejumlah rumah ibadah di wilayah terdampak juga tercatat mengalami kerusakan serupa.
Konektivitas internet bagi ASN dinilai relatif lancar karena mayoritas pegawai bermukim di kawasan perkotaan.
Meski bekerja dari rumah, ASN diwajibkan tetap aktif dan siap dihubungi apabila ada kebutuhan mendesak di lapangan.
Pengawasan pelaksanaan WFH dilakukan oleh atasan langsung melalui pengecekan dengan panggilan video untuk memastikan kesiapan tugas masing-masing pegawai.
Kebijakan WFH direncanakan berlaku hingga 21 Agustus 2026 dan akan dievaluasi kembali berdasarkan situasi gempa susulan di lapangan.
Data juga mencatat ASN yang rumahnya mengalami kerusakan sebagai bagian dari penanganan pascabencana.
Saat ini fokus utama penanganan darurat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan pangan bagi warga terdampak.
Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyatakan bahwa konektivitas menjadi kebutuhan vital selama bencana dan TelkomGroup terus mempercepat pemulihan jaringan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, dikutip dari Telkom Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.







