Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status Siaga Darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi meluasnya krisis air bersih serta potensi kebakaran selama musim kemarau.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan penetapan itu menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan penanganan kedaruratan.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Muhari pada Kamis, 2 Juli 2026.
Status siaga darurat di tingkat provinsi mulai berlaku sejak 1 Juli 2026.
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya laporan kejadian kekeringan di sejumlah kabupaten di Jawa Barat.
Hasil kaji cepat lapangan menunjukkan salah satu lokasi terdampak berada di Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
Penurunan debit sumber air di desa tersebut menyebabkan warga sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat sedikitnya 850 kepala keluarga (KK) terdampak krisis air bersih di Desa Pedangkamulyan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.
Menurut Abdul Muhari, penyaluran air bersih telah dilakukan secara berkala sejak Rabu, 1 Juli 2026 untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama masa kekeringan.







