Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan upaya pendampingan menjelang penerapan kebijakan pemilahan sampah pada 1 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan saat Yuke melakukan kegiatan reses di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).
Ia menilai warga telah mulai memahami pentingnya memilah sampah, namun masih memerlukan sosialisasi yang lebih masif dan pelatihan praktis.
Selain edukasi, Yuke menekankan perlunya kepastian terhadap alur pengangkutan dan pengolahan setelah sampah dipilah.
Menurutnya, pertanyaan dari masyarakat sering berfokus pada: setelah dipilah, ke mana sampah tersebut akan dibawa.
Yuke meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memberikan jawaban jelas dan mekanisme yang dapat diakses oleh warga.
Ia juga menegaskan bahwa target implementasi tidak bisa dicapai oleh DLH sendirian.
Kolaborasi dengan aparat kelurahan, kecamatan, komunitas lingkungan, serta optimalisasi peran bank sampah menjadi hal yang mendesak, ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Penyediaan fasilitas dasar oleh pemerintah juga menjadi sorotan Yuke, termasuk kantong sampah khusus, tempat sampah terpilah, komposter, dan armada pengangkutan yang terintegrasi.
Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya meminta partisipasi warga tanpa ada tindak lanjut yang nyata.
Dengan waktu menuju penerapan kebijakan kurang lebih satu bulan, Yuke meminta evaluasi dan langkah cepat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di lapangan.







