Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pemindahan pengelolaan layanan transportasi menuju dan antar Pulau Kepulauan Seribu kepada PT TransJakarta.
Target implementasi dialokasikan mulai 2027 dengan tujuan utama memperlancar mobilitas penduduk Kepulauan Seribu ke daratan utama dan antarpulau.
Saat ini pengelolaan transportasi wilayah tersebut berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Ke depan pengelolaan akan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT TransJakarta.
Pramono menyatakan harapannya bahwa perubahan pengelolaan ini akan membuat perjalanan lebih terintegrasi dan efisien.
Ia juga menegaskan bahwa Kepulauan Seribu perlu merasakan akses yang setara dengan wilayah Jakarta lainnya.
Ketersediaan layanan diharapkan memudahkan kunjungan dari dan ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, hingga Pusat.
Pengalihan kepada TransJakarta dimaksudkan untuk memberikan kepastian layanan sehingga warga tidak kesulitan ketika melakukan perjalanan pulang atau pergi.
Rencana ini mendapat apresiasi dari Fahira Idris, Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta.
Fahira menilai langkah tersebut berpotensi menjadi terobosan dalam pemerataan layanan transportasi, namun menekankan kebutuhan perubahan nyata pada kualitas layanan.
Ia menegaskan kebijakan ini tidak boleh sekadar pemindahan pengelola dan armada tanpa peningkatan mutu operasional.
Pernyataan Fahira disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Fahira juga menyebut kebutuhan transportasi sebagai salah satu aspirasi utama warga Kepulauan Seribu sepanjang 2026.
Salah satu harapan masyarakat yang sering dikemukakan adalah penerapan konsep “JakLingko Laut”.
Transportasi laut bagi warga Kepulauan Seribu berfungsi untuk kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, berobat, bekerja, berdagang, serta mengurus administrasi.
Moda laut tersebut juga krusial untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan akses menuju daratan utama Jakarta.







