Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memastikan tersedianya pihak penerima atau offtaker untuk sampah organik hasil pemilahan warga.
Pernyataan itu disampaikan Yuke usai Komisi D menggelar pembahasan tentang kesiapan Jakarta menghadapi kebijakan pengelolaan sampah baru dan membandingkan praktik pengolahan sampah di Kota Yogyakarta.
Yuke menilai dorongan kepada masyarakat untuk memilah sampah akan lebih efektif jika ada kepastian kemana sampah organik akan disalurkan dan dimanfaatkan.
Ia menegaskan perlunya pemetaan offtaker serta penyusunan database oleh DLH agar warga tidak kebingungan mencari pihak yang bersedia mengambil sampah organik yang sudah dipisahkan.
Menurut Yuke, peran pemerintah harus melampaui sekadar edukasi; pemerintah perlu membangun ekosistem pengelolaan sampah yang mencakup tahap pemanfaatan.
Sebagai pembanding, Yuke mengacu pada program Jogja Olah Sampah di Kota Yogyakarta yang dianggap berhasil menggerakkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Dalam model tersebut, warga tidak hanya diminta memilah sampah, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa sampah organik akan diambil oleh pihak yang dapat mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi.
Yuke menilai skema serupa bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena pengelolaan sampah berhenti pada pemilahan dan berlanjut ke pemanfaatan ekonomi bagi warga dan pelaku pengolahan.
Dia menambahkan bahwa DLH DKI perlu memperluas kerja sama dengan berbagai pihak pemanfaat sampah organik dan mendorong kolaborasi antarwilayah, mengingat Jakarta tidak memiliki sektor pertanian atau peternakan dalam skala besar.
Pernyataan Yuke tersebut disampaikan pada Senin (20/7/2026) saat membahas langkah-langkah praktis untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Ibu Kota.







