Pemerintah Provinsi Banten sedang menelaah kemungkinan mencabut status partisipasi sekitar 15 sekolah swasta dalam Program Sekolah Gratis.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin, menyatakan evaluasi masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan pada Juli 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Jamaluddin pada Jumat 26 Juni 2026 ketika menjelaskan proses pengkajian yang sedang dilakukan.
Menurut Jamaluddin, jumlah sekolah yang berpotensi dicoret berada di bawah 20, dengan estimasi sekitar 15 lembaga yang masih dikaji.
Pihak dinas menemukan beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian utama dalam penilaian kepatuhan.
Temuan mencakup konflik internal antara pengurus yayasan serta praktik sekolah yang tetap membebankan biaya kepada peserta didik meskipun sudah terdaftar dalam Program Sekolah Gratis.
Jamaluddin menyoroti kenaikan anggaran sekolah yang tidak transparan dan pengenaan biaya seperti uang bangunan, SPP, dan uang pangkal kepada siswa.
Dia menegaskan bahwa peserta Program Sekolah Gratis tidak diperkenankan memungut biaya tertentu dari siswa, sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi syarat utama kelanjutan partisipasi.
Mengenai kemungkinan penggantian sekolah yang dicoret, Jamaluddin mengatakan keputusan akhir akan menunggu arahan dari Gubernur Banten.
Program Sekolah Gratis merupakan salah satu inisiatif utama Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk memperluas akses pendidikan menengah.
Berdasarkan Pergub Nomor 15 tahun 2025, program ini menjamin siswa SMA, SMK dan SKh swasta dapat bersekolah tanpa terbebani biaya pendaftaran, SPP, biaya pembangunan, lembar kerja siswa, hingga daftar ulang.
Pemerintah menilai kebijakan ini membantu mengurangi hambatan biaya bagi keluarga sehingga lebih banyak anak Banten dapat melanjutkan pendidikan dengan tenang.







