Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik keterlibatan aktif Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Pulau Dewata.
Menurutnya, pengawasan yang bersifat independen diperlukan agar mutu layanan kepada warga terus mengalami perbaikan.
Koster menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Peran Ombudsman dinilai penting untuk memastikan tata laksana layanan berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pelayanan publik merupakan hasil kerja sama lintas instansi, bukan tanggung jawab satu pihak saja.
Pemprov Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung operasional lembaga-lembaga pusat yang berfungsi di wilayah provinsi, termasuk lembaga yang baru terbentuk.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, diharapkan layanan publik dapat terselenggara secara cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Pemprov Bali menerima kunjungan kerja pimpinan Ombudsman RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona di Denpasar pada hari Jumat.
Rahmadi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen berkelanjutan dari Pemprov Bali terhadap tugas pengawasan publik.
Salah satu bentuk dukungan nyata yang disebutkan adalah hibah lahan yang disediakan untuk pembangunan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
Menanggapi potensi anggapan bahwa hibah semacam itu bisa memengaruhi independensi, Rahmadi menolak klaim tersebut secara tegas.
Ia menegaskan bahwa integritas lembaga ditentukan oleh kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan oleh adanya fasilitas yang disediakan.







