KBRN Jakarta — MK melaksanakan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama Selasa (21/4/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Guntur Hamzah.
Permohonan Nomor 113/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh Zaina Arline dan Marlinda, melalui kuasa hukumnya, Lintar Fauzi, mempersoalkan norma Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama. “Undang-undang ini tidak mengatur secara tegas pembatasan pengajuan gugatan harta bersama,” kata Lintar Fauzi.
Dia mengatakan pemohon telah memperbaiki sistematika permohonan, sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi. “Semula lima bagian kami sederhanakan menjadi empat bagian sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025,” ujarnya.
Dia menjelaskan terkait kedudukan hukum (legal standing) pihaknya juga telah meringkas uraian kasus konkrit sebagaimana nasihat Majelis Hakim. “Kami juga sudah memisahkan kerugian konstitusional antara Pemohon. Pemohon I bersifat aktual dan Pemohon II bersifat potensial,” ucapnya.
Menurutnya Pemohon melakukan penebalan berkenaan mekanisme tenggang waktu upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali dalam perkara perdata yaitu tenggang waktu PK dihitung 108 hari sejak ditemukannya surat-surat atau bukti.
“Jadi hitungannya sejak ditemukannya novum. Bukan pada saat putusan dinyatakan inkrah,” katanya.
Pada pokoknya, Pemohon menjelaskan pihak tergugat yang tidak hadir dapat menempuh upaya verzet atau perlawanan. “Sesuai ketentuan Pasal 129 HIR. Verzet adalah perlindungan paling fundamental bagi tergugat,” ujarnya
Verzet bersifat bukan perkara baru, melainkan satu kesatuan dengan gugatan asal (nomor perkara sama). Menurutnya ketiadaan batasan berpotensi menimbulkan pengajuan gugatan harta bersama lebih dari satu kali terhadap objek dan subjek sama.
“Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Serta ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara,” ucapnya.
Selain itu, pihak yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, tetap dibayangi kemungkinan gugatan baru. “Hak ini menimbulkan rasa tidak aman atas kepemilikan harta,” katanya mengakhiri.







