Pemerintah Kota Singkawang memperketat pengawasan terhadap barang milik daerah yang diserahkan kepada warga melalui belanja hibah.
Wali Kota Tjhai Chui Mie mengatakan kendaraan hibah, baik roda tiga maupun roda empat, dikumpulkan untuk menjalani monitoring dan evaluasi serta diberi pelabelan.
Tindakan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang hibah pada tahun anggaran 2024 dan 2025.
Kegiatan tahap awal dilaksanakan di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang baru-baru ini.
Tjhai Chui Mie menyatakan langkah penertiban menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi.
Menurutnya, undangan dari KPK memberikan kesempatan bagi Pemkot untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai tata kelola keuangan daerah, khususnya soal hibah.
Pemkot menggandeng Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI sebagai momentum untuk membenahi pengelolaan hibah agar lebih tertib dan transparan.
Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diberikan kepada penerima.
Semua barang yang berasal dari belanja hibah wajib memiliki identitas yang jelas.
Setiap item akan diberi cap atau label yang mencantumkan statusnya sebagai hibah dari Pemkot Singkawang.
Label minimal memuat tahun pemberian, penerima hibah, serta peruntukan barang.







