Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, meminta Pemerintah Kota Pekanbaru agar penertiban pedagang kaki lima disertai solusi relokasi yang layak sehingga aktivitas ekonomi para pedagang tidak terhenti.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi operasi penertiban PKL yang berlangsung di beberapa titik kota, antara lain Jalan HR Soebrantas Panam, Pasar Pagi Agus Salim, kawasan Stadion Utama Riau, dan Jalan Arifin Ahmad.
Zulkardi menyatakan dukungannya terhadap penataan kota yang rapi dan nyaman, namun menekankan bahwa penegakan ketertiban tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro.
Menurutnya, PKL merupakan bagian penting dari ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang setiap hari berupaya memenuhi kebutuhan keluarga.
Dia mengingatkan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan layak dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945.
Selain itu, Zulkardi menyinggung payung hukum terkait UMKM, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Zulkardi menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan lokasi relokasi yang memadai, akses usaha yang jelas, pembinaan, pendampingan, serta kepastian bahwa pedagang tetap dapat mencari nafkah.
Dia mempertanyakan apakah kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Pemkot sebelum melakukan pembongkaran lapak, dan meminta pendataan menyeluruh terhadap PKL terdampak jika belum.
Langkah pemetaan dan pematangan lokasi relokasi dianggap penting agar kebijakan penataan kota tidak memutus mata pencaharian masyarakat kecil.
Lebih jauh, Zulkardi menilai keberhasilan pembangunan kota harus diukur dari kemampuan menjaga fondasi ekonomi masyarakat, bukan semata estetika tata ruang.
Ia juga mendorong pendekatan humanis dalam proses penataan, dengan mengedepankan dialog dan musyawarah ketimbang tindakan yang hanya berorientasi pada pembongkaran fisik.
Pihak legislatif, kata Zulkardi, akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar pemerintah hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sekadar penegak aturan.
“Membangun kota adalah memastikan rakyat tetap dapat hidup, bekerja, berusaha, dan sejahtera,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa hal itu merupakan amanat konstitusi yang akan terus diperjuangkan.







