Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta Kementerian Lingkungan Hidup (Kementerian LH) mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran pada aliran air Kali Bekasi.
Permintaan itu diajukan karena kewenangan penindakan atas pencemaran sungai berada pada Kementerian LH, sehingga penanganan skala lintas wilayah dinilai perlu koordinasi pusat.
Pada Selasa 11 Agustus 2026, Tri Adhianto menyatakan harapannya agar Kementerian LH tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memfasilitasi konsolidasi antara daerah-daerah yang dilintasi Kali Bekasi.
Dia menekankan perlunya tindakan yang menyasar akar permasalahan, termasuk memastikan bahwa industri-industri di sepanjang bantaran memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tidak membuang limbah secara sembarangan.
Insiden pencemaran belakangan ini terlihat dari perubahan warna air Kali Bekasi menjadi hitam pekat disertai timbulnya bau tidak sedap yang menyebar di sekitar aliran.
Hasil uji laboratorium yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menunjukkan sejumlah parameter kualitas air telah melampaui baku mutu lingkungan.
Temuan laboratorium tersebut mengindikasikan adanya pencemaran yang berpotensi menurunkan kualitas air sepanjang aliran Kali Bekasi.
Menurut penelusuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, titik awal dugaan sumber pencemaran berada di wilayah Kabupaten Bogor.
Sehubungan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk mengambil langkah penegakan dan penanganan yang tegas terhadap sumber pencemaran tersebut.
Selain itu, pemerintah kota telah mengirimkan surat kepada Kementerian LH, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, dan pihak Kabupaten Bogor guna mendorong sinergi serta percepatan penanganan dugaan pencemaran, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih.







