Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang terhadap penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, apartemen, dan tempat menginap lainnya sebagai respons atas kasus penyekapan perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat.
Wali Kota Tri Adhianto memerintahkan para Camat dan Lurah untuk segera melaksanakan program pendataan tersebut.
Pendataan mencakup semua penghuni yang tinggal di fasilitas hunian sementara dan permanen di wilayah Kota Bekasi.
Pelaksanaan pendataan akan melibatkan pengurus Rukun Warga (RW) untuk membantu identifikasi dan verifikasi data penghuni.
Instruksi resmi dari Pemerintah Kota disampaikan pada 25 Juni 2026.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, pemerintah kota berencana mengaktifkan kembali kebijakan tamu menginap 1×24 jam wajib lapor.
Aktivasi kembali ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga.
Wali Kota meminta agar Rukun Tetangga (RT) dan RW secara rutin memantau situasi lingkungan serta melaporkan hal mencurigakan.
Pemerintah juga mengimbau seluruh warga Kota Bekasi untuk meningkatkan kepedulian dan ikut mengawasi kondisi lingkungan masing-masing.







