Pemerintah Kabupaten Tangerang sedang menyusun Peraturan Daerah sebagai turunan dari Perpres Nomor 111 tahun 2025.
Regulasi itu dirancang untuk memasukkan kelompok penyimpangan seksual sebagai salah satu ancaman nonmiliter di tingkat daerah.
Tujuan pembentukan aturan tersebut disebut untuk melindungi generasi penerus dari potensi kerusakan moral di masyarakat lokal.
Pemerintah daerah menilai wilayah Kabupaten Tangerang termasuk daerah rawan peredaran kelompok lesbi, gay, biseksual, transgender dan queer.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pihaknya telah menggelar diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia pada Kamis, 30 Juli 2026.
Pertemuan itu turut melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
Menurut Maesyal, upaya pencegahan diarahkan untuk menghentikan kegiatan atau kampanye yang dinilai mempromosikan kelompok LGBTQ.
Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri dalam merespons isu tersebut.
Upaya pencegahan diharapkan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku untuk menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Tangerang.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang Ues Nawawi Gofar menyatakan rancangan regulasi itu sudah dibahas dan mendapat sambutan dari DPRD.
Ues menegaskan pihak legislatif daerah terbuka terhadap pembahasan aturan teknis penanganan kelompok yang dimaksud.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud menilai regulasi pencegahan gerakan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat.
Urgensi muncul, menurut Amud, setelah kasus pelecehan seksual terhadap 29 anak laki-laki di Kecamatan Panongan.
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Leksono mengimbau warga untuk tidak terprovokasi ajakan aksi sweeping.
Ia mengingatkan bahwa seruan persekusi atau penertiban sepihak beredar luas di berbagai platform media sosial.
Tri Leksono menekankan bahwa penertiban, penegakan disiplin, dan pemeliharaan keamanan menjadi wewenang negara, bukan tindakan perorangan atau kelompok.







