Pemerintah Kabupaten Tangerang memutuskan tidak memperpanjang status darurat kebakaran di TPA Jatiwaringin setelah melakukan evaluasi lintas sektor.
Keputusan ini diumumkan usai rapat yang melibatkan BNPB, Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kementrian Kehutanan.
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa tanggap darurat dinyatakan berakhir pada Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menegaskan pihaknya yakin api telah padam total sehingga tidak melanjutkan perpanjangan status darurat.
Meski demikian, kegiatan mitigasi tetap dilanjutkan dengan penyiraman dan pembasahan seluruh area TPA oleh petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup.
Rencana antisipasi meliputi pembangunan toren dan tandon air serta pengoperasian mesin alkon dengan daya semprot sejauh 100 meter.
Mesin alkon dimaksudkan untuk menjangkau titik panas tersembunyi yang sulit diakses armada pemadam konvensional.
Sekaligus akan dibangun biopond atau kolam penampungan air di area tengah dan utara TPA sebagai cadangan pasokan air darurat.
Masa transisi penanganan tidak diberi batas waktu resmi karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung lama.
Selama periode tersebut, penyiraman dan pembasahan akan terus dilakukan dan kondisi kesehatan warga sekitar dipantau oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas.
Secara administratif, pencabutan status tanggap darurat akan mulai diberlakukan pada Rabu 15 Juli 2026 setelah koordinasi dengan kementerian terkait selesai.
Pemerintah daerah juga mengadakan pengadaan drone thermal untuk mendeteksi titik panas yang masih mungkin muncul pascapemadaman.
Bupati menyatakan perangkat itu merupakan bagian dari desain mitigasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan drone thermal diperlukan mengingat luas TPA Jatiwaringin yang mencapai 33 hektare.
Menurutnya, pengawasan berbasis teknologi lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan patroli petugas di lapangan.
Ujat menambahkan teknologi tersebut sudah terbukti berguna ketika pihak terkait meminta bantuan Kementerian LHK untuk memindai area TPA.
Selain drone, infrastruktur pendukung seperti penempatan toren-toren air kecil di titik rawan dan toren besar sebagai cadangan juga disiapkan.
DLHK akan membentuk satgas pemadam kebakaran internal TPA Jatiwaringin melalui SK Dinas untuk mengoptimalkan patroli rutin setiap jam.
Sebagai langkah jangka panjang, pihaknya menyusun strategi rehabilitasi tata kelola sampah untuk mengakhiri praktik open dumpingkan.
Tujuannya adalah beralih bertahap ke sanitary atau control landfill, sebuah proses yang membutuhkan waktu, biaya, dan perencanaan bertahap.







